In Memoriam Ade Rostina Sitompul

•July 17, 2011 • Leave a Comment

Tentang Sebuah Ke(tak)hadiran

Trisno S. Sutanto

MUNGKIN terdengar paradoks: justru ketika kematian menjemput, kita baru merasa betapa kehadiran seseorang sangat bermakna. Apalagi jika orang itu seperti penanda bagi evolusi suatu bangsa yang masih harus tertatih-tatih membentuk diri.

Saya tidak mau menyebut kata pahlawan. Kata itu sudah terlalu penuh muatan ideologis dan nyaris sinonim dengan mereka yang mengangkat senjata atau ikut serta melawan penjajah, lalu dimakamkan di Taman Makam Pahlawan. Apalagi gelar “pahlawan” juga kerap menjadi bagian dari transaksi pencitraan demi kepentingan politik terbatas.

Padahal kehadiran orang-orang seperti Soedjatmoko, Pramoedya Ananta Toer, Gus Dur, Y.B. Mangunwijaya, Asmara Nababan, Ibu Ade Rostina Sitompul—sekadar menyebut beberapa nama— sama sekali tidak kurang nilainya ketimbang mereka yang disebut “pahlawan” itu. Sebab pada setiap sosok tersebut, kita seperti menemukan jejak-jejak kehadiran penanda evolusi bangsa ini.

Paradoksnya, kehadiran mereka justru kian terasa ketika kematian—sang pencuri di malam hari itu—datang menjemput. Kehadirannya jadi jelas dalam ketakhadiran, dalam kekosongan yang tibatiba seperti jurang menganga terbentang sehingga membuat perjalanan sejarah berhenti sejenak. Pada titik itu, orang berusaha menggapai pegangan, dan menemukan penanda-penanda arah yang ditinggalkan oleh jejak figur-figur tadi.

Wafatnya Gus Dur adalah contoh par excellence dari soal ke(tak)hadiran itu. Ketika masih hidup, figur multidimensional itu nyaris hanya jadi pusat kontroversi, perbantahan dan bahkan caci maki yang tak jelas.

Tetapi kepergiannya mengguncang orang: ribuan, atau bahkan ratusan ribu orang, terus menerus menangisi kepergian dan menziarahi kuburnya sampai sekarang. Ratusan buku, mulai dari kajian serius sampai sekadar kumpulan kesan, diterbitkan dan laris di pasar. Orang tiba-tiba merasa, di tengah ketakhadirannya, justru sangat terasa kehadiran Gus Dur.

Sebab kehadiran Gus Dur adalah penanda yang sekaligus memberi harapan. Pada figur Gus Dur orang menemukan penanda evolusi bangsa ke depan, sintesa utuh antara kemanusiaan universal, kebangsaan, dan tradisi keagamaan yang teguh—nilai-nilai yang selalu menjadi tujuan proyek “menjadi Indonesia”.

Ketika figur itu wafat, penanda yang dihadirkan tetap membentangkan harapan ke depan. Sebuah janji, yang justru semakin hadir di dalam ketakhadiran.

Berpulangnya sang “Ibu”

Ibu Ade Rostina Sitompul adalah contoh lain dari janji itu. Aktivis kemanusiaan dan pejuang HAM yang dilahirkan 12 Desember 1938 itu selalu hadir hampir pada setiap titik krisis kemanusiaan di negeri ini. Ia memang bukan pemikir, bukan pula orator ulung, atau pandai melempar bom molotov.

Namun kehadirannya sendiri sudah sangat bermakna, sehingga membuat banyak orang selalu memanggil ia “Ibu”. Saat kebanyakan orang tak mau menoleh pada nasib para tahanan politik eks-PKI, misalnya, Ibu Ade adalah salah satu orang pertama yang memulai apa yang kemudian dikenal sebagai Pelayanan Penjara PGI. Tanpa rasa takut dan kenal lelah, ia mengunjungi dan menghibur banyak tahanan politik, memberi mereka harapan dan kekuatan.

Sejak itu, kehadiran sang Ibu selalu dirasakan oleh banyak orang dari berbagai kalangan saat krisis kemanusiaan: krisis Timor Timur, tragedi Mei 1998, tsunami Aceh, penghancuran Ahmadiyah, dan lainnya.

Saya masih ingat, berulang kali ia menelepon dan meminta saya menemani dia dalam konferensi pers guna menyatakan keprihatinannya karena kasus tertentu. Padahal tubuhnya yang sudah renta dan didera berbagai penyakit membuat jalannya tertatih-tatih. Bahkan sering ia memaksa datang, langsung dari rumah sakit tempat di mana ia menjalani pemeriksaan. Ketika saya menyarankan bahwa sebaiknya beristirahat, Ibu Ade sembari tersenyum menjawab, “Nanti ada saatnya.”

Ketika akhirnya Ibu Ade beristirahat kekal, 8 Juli 2011, terasa jelas ke(tak)hadirannya. Figur “Ibu” yang selalu memberi keteguhan dan keteduhan memang tak lagi bersama. Tetapi janji yang ia tinggalkan, dan harapan yang disibakkan karena kehadirannya, justru makin terasa bermakna.

Untuk kesekian kali sejarah bangsa ini membuktikan, di tengah pongahnya kekuasaan yang tampak berdigdaya selalu ada figur-figur yang menyalakan harapan bagi pemuliaan martabat kemanusiaan. Dan karena itu, proyek menjadi Indonesia masih sangat layak diperjuangkan.

Selamat jalan, Ibu. Saatnya sudah tiba. Beristirahatlah dalam damai. Requiescat in pace.

 

Berlin, 8 Juli 2011

Dimuat KOMPAS, 16 Juli 2011

Penulis adalah aktivis interfaith, sedang melakukan penelitian di Humboldt Universität zu Berlin

In Memoriam Asmara Nababan

•November 8, 2010 • Leave a Comment

mengenangasmara.jpg

Demokrasi Sebagai Janji

In Memoriam Asmara Nababan

Pada akhirnya Bang As — begitu biasa kami memanggil Asmara Nababan — menyerah. Di Guang Zhou, China, ia menghembuskan nafas terakhir pada hari Sumpah Pemuda setelah bergulat dengan kanker yang menggerogoti tubuhnya. Ia sudah “menyelesaikan pertandingan dengan baik”, memakai istilah Paulus, dan kembali ke rumah Bapa yang sangat dicintainya.

Sulit sekali bagi saya menuliskan kenangan tentang Bang As. Dibanding banyak sahabatnya, saya termasuk orang yang tidak terlalu dekat dengannya. Selalu ada jarak di antara kami, karena saya melihat dia lebih sebagai figur panutan yang saya kagumi dari jauh. Apalagi sepak terjangnya sebagai Sekjen Komnas HAM. Di tangannya, lembaga yang pernah dicibir karena didirikan oleh pemerintahan rezim Soeharto itu, justru berkibar dan menjadi mercu suar perjuangan hak-hak asasi manusia.

Hanya sesekali kami berjumpa di forum diskusi, atau saat menyuarakan sikap menghadapi kasus-kasus tertentu. Dan selalu saya mengambil jarak, mengagumi dari jauh lontaran gagasan maupun ketajaman pikirannya, apalagi integritas pribadinya.

Terus terang, saya tidak berani terlalu mendekat, apalagi berdiri sejajar dengannya. Ia memang sosok idola saya, sama seperti almarhum Eka Darmaputera, Th. Sumartana, Gus Dur, Romo Mangun, Pramoedya maupun Soedjatmoko. Pada setiap pribadi itu, saya seakan menemukan jejak-jejak evolusi peradaban yang membingkai proses meng-Indonesia yang belum selesai. Setiap pribadi adalah tonggak penanda, sekaligus “janji” bahwa Indonesia sebagai cita-cita masih sangat layak diperjuangkan.

Asmara pantas disejajarkan dengan mereka. Pengabdiannya yang tulus bagi perjuangan HAM, dan integritas pribadinya, meninggalkan jejak sekaligus tolok ukur sampai sejauh mana pemuliaan martabat manusia Indonesia sudah diupayakan. Ketegasan komitmen dan pengabdian tanpa pamrih yang dijalani seumur hidupnya merupakan saksi sejarah yang tak dapat dihapus.

Kami mulai dekat dan sering bertukar pikiran semenjak Bang As meminta saya ikut mengelola DEMOS. Pengalaman itu membuat saya sadar bahwa DEMOS bukanlah sekadar lembaga, tetapi menjadi kristalisasi dari seluruh keprihatinan Bang As selama ini: DEMOS merupakan pertaruhan paripurnanya! Karena dalam lembaga inilah, dua jalinan penting yang memintal kehidupan dan perjuangannya menggumpal: Demokrasi dan HAM.

Dan keduanya, seperti berulang kali ia tegaskan, tidak boleh dipisahkan. Demokrasi tanpa penghormatan terhadap HAM akan dengan sangat mudah menjadi tirani mayoritas di mana “the winner takes all“, dan menafikan kelompok-kelompok minoritas yang rentan. Karena itu, perjuangan bagi demokrasi pada dasarnya merupakan perjuangan demi penegakkan hak asasi manusia, bukan sekadar utak-atik prosedur, mekanisme maupun jumlah suara. Dan ini, pada gilirannya, mengandaikan keterlibatan masyarakat (yakni “demos”, δῆμος) yang sadar akan hak-haknya dan memiliki kemampuan serta mau memperjuangkannya demi kemashalatan bersama.

Saya kira, itulah warisan terakhir Bang As yang paling berharga. Di tengah hiruk pikuk transisi demokrasi di mana ia terlibat penuh, figur Asmara Nababan menjulang seperti tonggak peringatan bahwa proses demokratisasi tidak akan bermakna jika tidak mampu menciptakan ruang bagi penghormatan terhadap martabat manusia. Itulah titik uji demokrasi yang sesungguhnya, bukan soal hitung cepat atau perolehan suara sesaat yang kerap bersifat ilusif.

Demokrasi, meminjam istilah Jacques Derrida, selalu merupakan “janji” yang mengundang kita untuk terus menerus berusaha menghadirkannya, sekaligus sadar bahwa “janji” itu selalu mrucut dari genggaman kita. Pergulatan dan perjuangan tanpa letih Asmara memperlihatkan bagaimana “janji” itu sungguh hidup dalam sanubari kita sebagai bangsa yang selalu sedang menjadi, dan karenanya selalu menerbitkan harapan.

Selamat jalan, Bang. Selamat beristirahat. Terima kasih karena engkau sudah menunjukkan wajah “janji” itu bagi kami untuk dijalani.

Kebisuan Tuhan

•April 14, 2009 • 2 Comments

“Pertarunganku adalah dengan kekristenan di dalam jiwaku sendiri.”

Rodrigues, dalam Silence

Sudah lama saya ingin menulis tentang novel Shusaku Endo, Silence.  Sebab novel itu, cerita tentang kakure kirishitan, orang-orang Kristen Katolik awal di Jepang abad ke-XVI dan XVII yang harus menyembunyikan identitas mereka, sebagai akibat penindasan oleh para penguasa, sudah berbicara banyak pada diri saya.

Saya menemukan novel itu pertama kali di East Lansing, hampir 18 tahun lalu. Saya lupa apakah di Gibson’s bookstore, atau Archieves.  Itu dua nama second hand bookstore yang sering saya kunjungi. Di antara tumpukan begitu banyak buku, Silence menggoda saya. Lebih karena nama penerjemahnya, William Johnston, SJ, seorang Yesuit yang terkenal dalam dialognya dengan tradisi Zen.

Sejak itu, Silence menjadi salah satu “buku rohani” saya. Sebab Endo telah berhasil merumuskan pergumulan yang selalu menghantui setiap orang yang masih mau tetap beriman di tengah “kebisuan Tuhan”. Bukankah lebih mudah menyimpulkan bahwa Tuhan memang tidak ada karena, buktinya, kejahatan kemanusiaan dapat berlangsung sementara Dia justru diam saja? Itu pilihan mudah dan sah-sah saja. Tetapi saya ingin memilih sebaliknya: bahwa justru di tengah kebisuan-Nya, saya masih ingin beriman pada-Nya!

Pada Silence, pilihan kedua itu tampil lewat suara Yesus yang didengar Rodrigues ketika ia dipaksa menginjak fumie sebagai tanda bahwa ia sudah mengingkari imannya.

“Injaklah! Injak! Aku lebih tahu daripada siapa pun tentang kepedihan di kakimu. Injaklah! Aku lahir ke dunia memang untuk diinjak-injak manusia. Untuk menanggung penderitaan manusialah aku memanggul salibku.”

Saya bersyukur, akhirnya Gramedia menerbitkan edisi terjemahan Silence. Membaca novel itu lagi dalam edisi Indonesianya tetap begitu menyentuh. Apalagi saya membacanya ketika menjalani masa pra-Paskah. Dan saya tahu, kali ini saya harus menulis mengenai Silence. Paskah lalu, KOMPAS memuat tulisan saya, dengan sedikit suntingan yang justru bisa mengecoh. Bila Anda mau, teks asli tulisan saya bisa diunduh di sini.

Selamat Paskah. Ketika kita masih mengimani dan memperjuangkan kehidupan, bukan menyerah pada kematian, walau di tengah kebisuan Tuhan, kita sedang diundang untuk masuk ke dalam misteri Paskah: transformasi dari kematian pada kehidupan, dari keputusasaan pada harapan. Betapapun kecilnya harapan itu.

Menyeberangi Batas-Batas

•February 27, 2009 • 1 Comment

Seorang teman meminta saya menulis pengalaman belajar dari tradisi pesantren yang sering saya kunjungi, dan merefleksikannya di dalam cara saya memahami masalah pluralisme. Saya menulis esei yang saya anggap sangat personal, dan diterbitkan dalam http://www.pondokpesantren.net tanggal 26 Februari lalu. Kutipannya:

ESEI ini merupakan catatan personal. Atau bahkan terlalu personal, sehingga saya sering berpikir apakah memang layak dipublikasikan. Akan tetapi, setidaknya saya sendiri percaya, apa yang sering diistilahkan sebagai ‘dialog antar-iman’ atau ‘pluralisme’—kata-kata yang sering menimbulkan, sengaja atau tidak, kesalahpahaman—sesungguhnya berangkat dari, dan merupakan cermin, pengalaman personal.

Saya lupa siapa yang pernah merumuskannya, bahwa dialog antar-iman tidak lain dari pengembangan suatu ‘percakapan di antara sahabat’. Memang ada semacam lingkaran tautologis di situ. Bukankah semangat dialog diandaikan sebagai titik awal membangun persahabatan? Tetapi, pada saat bersamaan, suatu dialog yang genuine, sungguh-sungguh, dan saling menghargai juga mengandaikan adanya relasi saling mempercayai—suatu persahabatan.

Pengalaman saya sendiri selama lebih dari sepuluh tahun merawat dan mengembangkan dialog antar-iman lewat MADIA (Masyarakat Dialog Antar Agama) makin menyadarkan saya tentang lingkaran tautologis itu. Dialog merupakan pertaruhan untuk membangun jalinan antar-individu atau kelompok, namun pada saat bersamaan mengandaikan keterbukaan awal yang dimulai dari perjumpaan-perjumpaan pada tataran personal. Tanpa kehendak baik itu, batas-batas antar-kelompok sungguh menjadi batas yang memisahkan. Apalagi jika pertaruhan itu menyangkut soal yang ultim: tradisi keyakinan dan keagamaan yang selama ini dihidupi seseorang atau suatu kelompok.

Esei ini mau mengelaborasi soal itu, dengan berangkat dari pengalaman personal, guna mencari model-model pluralisme yang lebih membumi. Karena dalam pertautan antar-kelompok itulah terletak nasib pertaruhan masyarakat multikultural kita, yakni Indonesia sebagai ‘rumah bersama’.

Jika tertarik membaca esei itu secara keseluruhan, silakan diunduh di sini. Semoga berguna



Hantu itu bernama kekerasan…

•December 13, 2008 • Leave a Comment

“A spectre is haunting Indonesia… the spectre of Violence.” Saya yakin, seandainya Karl Marx hidup di Indonesia sekarang, maka kalimat pembukaan The Communist Manifeto-nya yang sangat mahsyur akan dibuka dengan kalimat itu.

Pasca runtuhnya Orde Baru acap membuat kita terperangah. Tiba-tiba kita saar betapa ilusifnya “ke(ny)amanan” harmoni yang selama ini berhasil dijaga baik oleh Soeharto dan para jenderalnya. Sementara di arus bawah, proses-proses kekerasan terus berlangsung. Juga trauma kekerasan ketika setengah sampai dua juta orang (simpatisan) PKI dibantai. Itu semua rapi tersimpan di bawah permukaan serba tenteram yang dijaga oleh pertumbuhan fantastis ekonomi, pameran kekayaan OKB (orang kaya baru), maupun stabilitas Pancasila.

Lalu, Mei 1998, semuanya runtuh. Tiba-tiba bangsa Indonesia tidak lagi ramah. Malah begitu ganas. Begitu purba. Begitu tak beradab. Anda masih ingat foto yang sempat beredar dari konflik di Sambas, Kalimantan, ketika kepala orang-orang yang dipenggal dijejer di pinggir jalan? Atau foto konflik di Maluku yang sering dipakai untuk memanas-manasi salah satu kelompok yang bertikai? Atau foto dari Dili, Timtim, yang menampakkan tubuh tergeletak bersimbah darah di jalanan, sementara tentara bergerombol dan, mungkin, tertawa-tawa? Atau foto tubuh-tubuh orang miskin kota yang hangus akibat Jakarta yang membara pada Mei 1998? dstnya, dstnya.

Richard Lloyd Parry, koresponden The Times (London) mengikuti bagaimana monster kekerasan itu mulai tumbuh (bersama dengan penghancuran markas PDI-P di jl Diponegoro), membesar, menghancurkan, dan meneror siapa saja yang ada di dekatnya. Termasuk Parry yang, ketika kekerasan pecah di Dili pasca jajak pendapat, mengaku harus lari menyelamatkan diri, lalu menanggung trauma dan malu begitu lama.

Buku In Time of Madness yang ditulis Parry adalah proses terapeutis bagi traumanya. Ditulis dengan gaya bahasa ala realisme magis, genre yang lahir di benua Amerika Latin (benua yang juga dipenuhi hantu sejarah!), membaca buku ini membuat saya merenung panjang tentang proyek “menjadi Indonesia” kita yang berdarah-darah. (Saya menulis kesan-kesan saya di sini. Silakan diunduh, jika Anda merasa berguna.)  Jangan-jangan Parry benar, ketika ia mengatakan bahwa Indonesia dibangun di atas “lubang kelam sejarah”, yakni pembantaian PKI dan teror yang diciptakannya. Ke dalam lubang itulah tubuh-tubuh yang dibantai dibuang.

Lubang itu kini terbuka, bersamaan dengan proses demokra(tisa)si yang serba carut marut. Dan, sungguh, bau busuknya membuat kita pengap.  Juga hantu-hantunya memambangi perjalanan sejarah kita. Entah sampai kapan.

Eka Darmaputera In Memoriam

•November 11, 2008 • Leave a Comment

Salah seorang tokoh dan pemikir Protestantisme di Indonesia yang paling saya kagumi dan paling mempengaruhi pandangan saya, khususnya dalam persoalan Pancasila, adalah alm. Pdt. Eka Darmaputera, PhD. (1942 -2005). Berulang kali kami mendiskusikan pandangannya, terutama keyakinannya yang tak pernah goyah bahwa Pancasila merupakan “jalan pengelolaan kemajemukan terbaik” untuk Indonesia.

Kadang saya merasa dia terlalu naif. Bagi saya agaknya jelas, lewat pengalaman lebih dari tiga dekade pemerintahan otoriter Orde Baru, bahwa Pancasila merupakan “senjata ideologis” yang berbahaya. Dan ketika Soeharto tumbang, sepertinya kita semua enggan menengoknya lagi. Tetapi Eka mengingatkan saya, hanya soal waktu saja sebelum kita semua kembali merasakan kebutuhan bagi Pancasila. Masa-masa pasca-Mei 1998 merupakan–dalam istilahnya–masa “purifikasi Pancasila yang memang harus dijalani, sebelum ditemukan kembali.”

Agaknya Eka benar. Tilikan profetisnya memperlihatkan hanya kurang dari satu dekade kita kembali bergairah untuk “menggali Pancasila” (judul tulisan Goenawan Mohammad di TEMPO). Apalagi ketika kontroversi Ahmadiyah, kasus Lia Eden, RUU APP (sekarang UU Pornografi), Tragedi Monas, dan rentetan penutupan gedung gereja, membuat kita kembali–mau tidak mau, suka tidak suka–menengok Pancasila.

Karena itu saya kembali teringat pada Eka dan warisannya. Saya menulis teks ini, mulanya sebagai bahan diskusi dalam Seminar mengenang Eka tahun 2005 lalu. Baru beberapa waktu lalu, Jurnal PENUNTUN milik Sinode GKI Jabar memuat tulisan tersebut (silakan diunduh di sini). Saya memang berbicara “pasca-Eka”. Dengan itu saya mau membaca ulang secara kritis warisannya, sembari meneroka untuk mencari jalan guna melangkauinya. Tetapi, agaknya, kita masih bergerak di dalam horison yang disibakkannya.

Semoga berguna!

Membaca Politik Identitas Keagamaan

•September 30, 2008 • Leave a Comment

Sudah lama, “politik identitas” meresahkan kita. Apalagi semenjak jatuhnya rezim otoriter Soeharto, yang kemudian membuka ruang-ruang ekspresi politik sangat luas. Di situ, jalinan identitas primordial–suku, agama, dan ras–menjadi pertaruhan yang, acap kali, diwarnai kekerasan. Sebagian kalangan malah sudah memberi prediksi apokaliptis: inilah tanda-tanda zaman tentang bangkrutnya konsep nation-state NKRI, dan Indonesia akan mengalami apa yang sering disebut “balkanisasi”.

Tetapi, pengalaman memperlihatkan, proses “balkanisasi” yang mengerikan itu tidak terjadi. Ada keliatan tersendiri yang masih mampu menjaga kesatuan negara kepulauan yang, memang, penuh ancaman jadi cerai berai ini. Pada pihak lain, nafsu politik identitas–khususnya yang berbaju agama–menjadi semakin kentara. Pertarungannya sungguh membuat kita sering merasa khawatir.

Apalagi pertarungan politik dalam tubuh Islam–agama yang dipeluk oleh mayoritas penduduk dan, karena itu, paling rentan dipakai sebagai basis penggalangan massa demi kepentingan perebutan kekuasaan. Gejolak akhir-akhir ini makin memperlihatkan bagaimana wajah Islam yang “warna-warni” (ingat iklan publik yang dulu dihebohkan?) mau diseragamkan, kalau perlu dengan memakai jalur kekerasan, dan menodai pesan damai yang justru menjadi saripati agama itu.

Tetapi sejak kapan, sesungguhnya, identitas keagamaan (dalam Islam) menjadi pertaruhan ultim di negara ini? Sulit mencari titik historis yang serba pasti. Kajian praktik-praktik keagamaan di negara ini masih jauh dari pertimbangan sosiologis-historis yang dapat memberi kita bahan-bahan memadai guna merefleksikannya.

Salah satu dari karya langka itu disediakan sejarawan beken Ricklefs lewat proyek ambisius tiga jilidnya yang mau menapaki alur-alur sejarah peng-Islam-an Nusantara sejak abad ke-XIV sampai sekarang. Dua jilid bukunya sudah terbit, tentang “sintesa mistik”, dan “polarisasi masyarakat Jawa”. Masih harus ditunggu jilid ketiga kajiannya yang akan menyentuh pertarungan kontemporer.

Saya membuat review atas buku kedua Ricklefs. Anda dapat mengunduhnya di sini. Teks tersebut merupakan versi ringkas dari bahan yang lebih luas, yang disajikan dalam diskusi di Utan Kayu beberapa waktu sebelumnya (jika tertarik, silakan diunduh). Ada anekdot dari buku itu yang paling memikat saya:

INI anekdot lucu yang diceritakan Ricklefs. Konon, pada
tahun 1870-an, ada seorang Bupati di Jawa yang sangat
mengagumi budaya, cara hidup, dan pendidikan Belanda,
sampai-sampai pernah berujar bahwa ia ingin hidup
seperti seorang Belanda. Padahal ia seorang Muslim. Ada
yang bertanya padanya, apakah itu berarti ia akan pindah
dan memeluk agama Kristen? “Ah,” jawabnya, “kalau
mau jujur, saya lebih suka memiliki empat orang isteri
dan satu Tuhan, ketimbang seorang istri dan tiga Tuhan.”

Membaca anekdot itu, membuat saya kembali bertanya-tanya: sejak kapan, sesungguhnya, identitas keagamaan menjadi pertaruhan ultim di negeri ini? Apalagi pada masyarakat Jawa yang kerap menyebut “agama” sebagai sekadar “baju” saja, bukan soal-soal doktriner yang membuat kepala pusing. Coba, mana yang lebih enak, percaya pada trinitas (dengan tiga pribadi-tapi-satu, yang kerap jadi perdebatan teologis) atau monoteis-tetapi-dapat-poligami? Dalam pertimbangan itu, sudah tentu, tidak ada urusan dengan apakah masuk sorga atau tidak…

Selamat merenung, sembari merayakan hari di mana kita kembali pada fitrah kita yang sesungguhnya! Mohon maaf lahir dan batin…..walau ucapan ini terasa klise.